Maka untuk membantu para kontraktor, Advokat Dan Tim Hanif bersatu untuk mendesak pemerintah kota Tanjungbalai melalui Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Tanjungbalai agar hak kontraktor segera dipenuhi 100% oleh pemerintah kota Tanjungbalai.
Dalam orasi nya, Salman yang merupakan salah satu Tim Hanif menyatakan, maju mundur nya pembangunan dikota Tanjungbalai tidak terlepas dari para kontraktor. Tetapi, hak kontraktor sedang dipermainkan oleh pemerintah kota Tanjungbalai.
"Walau banyak tantangan, kontraktor adalah garda terdepan dalam pembangunan di kota ini, sudah hampir setahun hak kontraktor ditahan oleh pemerintah kota Tanjungbalai, walikota Tanjungbalai terkesan lepas tangan dalam hal ini. Walikota Tanjungbalai saya duga keras telah kehilangan hati nurani" pungkas nya.
Teddy Erwin anggota legislatif kota Tajungbalai dari partai kebangkitan bangsa (PKB) mempersilahkan para demonstran untuk masuk kedalam aula DPRD kota Tanjungbalai untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Anggota Legislatif lintas komisi dan badan anggaran.
Rina Astati Lubis, S.H yang menjadi Penasehat Hukum para kontraktor dengan tegas menyatakan, tidak ada alasan pemerintah kota Tanjungbalai untuk menunda pembayaran dengan dalih apapun.
"Dalam surat perjanjian atau kontrak, tidak ada satu poin pun yang menyebutkan apabila pemko Tanjungbalai mengalami defisit keuangan pembayaran akan di cicil atau ditunda. Dalam perjanjian, pekerjaan selesai, maka dibayar keseluruhan nya, maka kami mendesak pembayaran 100% persen. sebab proyek telah selesai dan telah diperiksa oleh BPK" pungkas nya.
Setelah pimpinan sidang, Ilham Fauzi anggota legislatif berjanji akan menyelesaikan hal ini secepat nya, massa Advokad Tim Hanif bersatu bela kontraktor membubarkan diri dengan tertib
Anggota legislatif yang turut hadir, Mas Budi Panjaitan (PKS), Teddy Erwin (PKB), Dedi Sanatra (PKB), Ilham Fauzi (Golkar), Nessi (Hanura), Artati ( Golkar), Nuriana Silaban (PDIP) (Hanif)
