Tindakan yang dilakukan 11 orang anggota DPRK Langsa menunjukan sikap yang tidak bijaksana dan mengarah kepada Tindakan yang merendahkan Lembaga DPR. Hal ini sangat disayangkan bahwa tindakan seperti itu harus dipertontonkan kepada publik, seolah-olah sesuatu yang wajar dilakukan oleh anggota Dewan
Perumusan TATIB DPRK Langsa menjadi polemik karena beberapa orang anggota tim pansus mencoba memaksa ketua DPRK untuk melakukan penandatangan namun tidak adanya berita acara akhir terhadap tatib tersebut yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim pansus, sehingga rapat ini belum bisa dikatakan final dan secara sepihak wakil ketua 1 pak burhansyah menandatangani draft tatib tersebut dan mengirimkan ke provinsi, tanpa persetujuan dan kesepakatan antara saya dan wakil ketua Pak Burhansyah
Ditambah Fraksi PAN dan Fraksi Langsa Juara telah mengirimkan surat keberatan terhadap Hasil Pembahasan Tim Pansus dan Komposisi tim Pansus dan meminta kepada Ketua DPRK Langsa agar tim pansus diadakan ulang dan pembahasan Tatib Diulang secara keseluruhan
Selanjutnya Terkait Gagalnya Pembahasan APBK tidak terkait dengan pembahasan Tatib, Para Wakil Pimpinan DPRK memberikan Info yang menyesatkan tentang Peraturan Walikota (Perwal). SK Tatib jangka waktunya 6 bulan, namun tim pansus hanya membahas dalam waktu 3 hari.
Proses ini mengalami hambatan karena tidak adanya titik temu antar sesama internal DPRK Langsa. Hal ini bisa saja karena implikasi pasca Pilkada yang membuat proses ini belum dapat diselesaikan. Diketahui bahwa Koalisi Partai pemenang pada PILKADA Kota Langsa terdiri dari PAN, GOLKAR, DEMOKRAT, NASDEM dan tidak ada satupun yang berhadir dalam aksi demonstrasi dan penyegelan ruang Ketua DPRK Langsa.
(Tim)
